Comments on: Pilih mana : Pro atau Kontra terhadap Uji Kompetensi Dokter

By: iwan irawan

iwan irawan — Wed, 07 Apr 2010 09:36:30 +0000

Gua gak setuju dengan adanya ujian kompetensi,karena dengan adanya ujian ini dokter2 yang baru selesai studi malah menumpuk di kota,sementara di pelosok semua provinsi kekurangan dokter,mereka gimana mau PTT ke daerah sementara syarat PTT harus sudah lulus kompetensi.

Tidak mungkin seorang dokter di sumpah oleh beberapa orang profesor kalo mereka tidak berkompeten di bidangnya.

Jadi…bagi pemerintah yang berwenang di bidang ini terutama DEPKES RI,tolong di tinjau ulang mengenai kebijakan ini,saya merasa prihatin dengan sodara-sodara kita yang di papua,ntt,aceh,dan masih banyak lagi propinsi yang di di ibukota kabupatennya belum ada dokter.

solusinya : saya lebih setuju jika lulusan dokter di wajibkan untuk mengabdi kepada negara dengan cara wajib PTT.

Jika mereka tidak mau…jangan dikeluarkan surat izin prakteknya.

kepada Bpk presiden RI dan Ibu MENKES ini masalah serius di negri ini,jadi tolong di perhatikan,Terima kasih.

kisaran,7 april 2010
Wassalam

iwan irawan

By: descy aulia kireida

descy aulia kireida — Mon, 24 Aug 2009 06:57:07 +0000

kira-kira angkatan aq berapa yah biaya FKui..?
skrg ini aq kelas 3 sma
dan ada keringanan tidak?
terima kasih

By: Ricky

Ricky — Thu, 05 Jun 2008 08:47:57 +0000

Menurut saya, uji kompetensi cuma mempersulit birokrasi pengurusan SIP.
Misalnya saja ada TS yang tidak lulus dalam uji kompetensi itu, maka TS itu tidak bisa bekerja.
Meskipun ujian ke-3 (seandainya tetap gagal) merupakan ujian modul, toh UJUNG-UJUNG nya PASTI lulus toh?
Ini kan namanya mengeruk KEUNTUNGAN dan mengHAMBAT pekerjaan TS…

Kalau memang ingin MEMBATASI pergerakan TS dari luar negeri, mengapa tidak mereka saja yang harus uji kompetensi? toh, mungkin ada pelajaran yang berbeda yang tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Kalau alasan untuk ujian itu mahal, mengapa ada pembagian 50 % untuk panitia uji kompetensi dan 50 % untuk panitia lokal?
Ini namanya PERMAINAN cari uang… apa udah bingung nyari uang sampai2 membebankan TS?

Kalau memang mau ikut seperti luar negeri, maka semua DOKTER WAJIB ikut uji kompetensi misalkan tiap 5 atau 10 tahun.
Jujur saja ya, mungkin kalau dr. Sugito sendiri ikut uji kompetensi belum tentu langsung lulus koq?
Kalau memang harus pakai akumulasi 250 SKP, ini kan namanya PEMOROTAN juga?
Bayangkan saja, jika tiap seminar katakanlah 5 SKP, maka untuk 250 SKP diperlukan 50 acara ilmiah atau seminar.
Rata2 tiap seminar Rp 100rb, maka total untuk 250 SKP kan 5 juta.

Lagi2 ini sebenarnya ajang CARI DUIT untuk para panitia yang ada.
Heran ya, memang sudah budaya Indonesia barangkali MEMPERSULIT yang seharusnya MUDAH, sampai ada slogan dari iklan rokok : Kalau ada yang sulit, kenapa harus dipermudah?

Kemudian, dengan alasan TS yang sistem pendidikannya KBK, tidak perlu lagi uji kompetensi. Apakah memang mereka sudah pasti LULUS kalau uji itu tetap diberlakukan?

Pak dr. Sugito yang terhormat, mohon diperhatikan lagi lah masalah uji kompetensi ini. Saya berpandangan dr. Sugito secara tidak langsung mencari keuntungan ditengah himpitan ekonomi yang sedang sulit-sulitnya.
Terus terang saja, tidak semua TS berasal dari keluarga yang mampu, kan?
Bayangkan saja, kalau orang tua TS tidak bekerja lagi tetapi mereka harus tetap membiayai kehidupan anak mereka. bagaimana itu bisa tidak menjadi bahan pertimbangan bapak?

Allah memberikan manusia kebijaksanaan untuk digunakan, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata.

Wassalam,

Ricky

By: Nico

Nico — Tue, 08 Apr 2008 15:01:20 +0000

Saya sendiri sebenarnya netral, pro agar meningkatkan kualitas dokter,tp kontra terhadap aturan2 yg malah mempersulit para dokter. Tamat dokter ga bisa lsg kerja,nunggu 3 bln utk ikut uj kompetensi. Setelah lulus, msh belum dapet STR, katanya bisa ampe 3 bulan baru keluar STR. Indonesia…indonesia, inilah negaraku

By: yo2k

yo2k — Tue, 08 Apr 2008 13:56:01 +0000

uji kompetensi sungguh jln yg bisa dibuat patokan buat sejauh mana kemmpuan lulusan para dokter dari universitasnya masing2,semakin bnykna malpraktek adalah suatu dasr knp ujian kompetensi diberlakukan,tapi tidak sesimpel itu kita melihatnya,kita harus melibatkn beberapa fktor dan unsur untuk menjdkn ujin kompetensi dilksnkn.Pada prinsipnya saya setuju untk dilkukan UKDI tsb,namun perlu adanya pembenhan dari segi dministrasi,yaitu knp pd saat pendaftaran UKDI terlmpir biaya untuk STR sebesar 250ribu,yg mjdi pertnyaan sya knp hrus dibyarkan sebelum para dokter lulus mengikuti tes tsb,apabila tidk lulus tes trus ungnya jd hangus????????ato menguap entah kesiapa????itulh yg hrus dipikirkn bersama2,apa g sebaiknya biaya tuk STR dibyr setelah para dokter lu2s tes.trima ksih.

By: Dr. Iyan

Dr. Iyan — Sun, 06 Apr 2008 05:27:10 +0000

Tanpa standard yang jelas.
kompetensi hanya akan membawa indonesia ke arah yang jauh lebih mundur.

yang pro kompetensi (tanpa standard yang jelas) silahkan go to hell.